BANDUNG- Penyadapan ilegal yang dilakukan jenderal polisi di bawah kepemimpinan Listyo Sigit Prabowo terus menjadi isu hangat. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun mengambil tindakan.
Sikap SBY ini menunjukkan kearifannya sebagai seorang negarawan. Sahabat Presiden Prabowo Subianto yang juga menjadi sasaran penyadapan Listyo Sigit dan kawan-kawan.
Tak lupa, SBY mendoakan dengan tulus agar Presiden Prabowo dapat membawa situasi bangsa yang mengkhawatirkan ke arah yang lebih kondusif. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan tuntutan kepada Pak Prabowo untuk menjalankan misi mulia tersebut, kata SBY di laman media sosialnya.
Penggagas sekaligus Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu awalnya mengaku khawatir dengan situasi saat ini. Apalagi dengan ulah Listyo Sigit dkk yang menyadap Presiden Prabowo, termasuk para tokoh politik. Dua di antaranya adalah SBY dan juga Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Kok negara kita jadi begini? Kok politik kita liar sekali, kata SBY.
Tampaknya, lanjut SBY, untuk mendapatkan kekuasaan (kekuasaan politik), segala cara dibenarkan. Tidak peduli apakah itu baik atau buruk. Bermoral atau tidak bermoral.
Saya khawatir pada akhirnya masyarakat akan merasa takut dan tidak nyaman tinggal di negaranya sendiri, kata SBY.
Sebagai warga negara yang sangat mencintai negeri ini, kata SBY, seperti warga Indonesia lainnya, saya meminta Presiden Prabowo menghidupkan kembali politik yang beradab.
Ini panggilan sejarah. Ini amanah rakyat, kata SBY.
Sementara itu, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Daerah Agus Harimurti Yudhoyono pun tak kalah khawatirnya. Ia meminta agar kasus penyadapan yang dilakukan Listyo Sigit dkk diusut tuntas dan dihukum sesuai hukum.
“Dugaan penyadapan ilegal harus diungkap tuntas. Penyadapan siapa? Siapa yang memerintahkan? Untuk kepentingan siapa,” tegas AHY, seperti yang juga disampaikan di media sosialnya.
AHY tak lupa menyampaikan tiga pesan penting. Yakni menegakkan hukum dan keadilan, menjaga demokrasi, dan melindungi hak privasi masyarakat.
Penyadapan ilegal, kata AHY, merupakan penyalahgunaan wewenang yang mengancam keamanan negara, hak privasi, dan kepercayaan masyarakat. Hal ini juga menjadi ancaman serius bagi kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia, tegas AHY.
AHY pun menegaskan, dirinya mendukung penuh Presiden Prabowo dan Polri untuk mengusut kasus tersebut hingga tuntas, sesuai hukum yang berlaku. “Kalaupun komunikasi Presiden disadap, masyarakat tentu berhak mempertanyakan seberapa kuat perlindungan privasinya,” tanya AHY. (R-03)
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
