Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kementerian-kementerian untuk menyusun peta besar atau grand design pelaksanaan program pendidikan 2027. Kebijakan ini disiapkan untuk mendukung rencana pemberian sekolah gratis di Jakarta pada Kamis (25/9).
Pemerintah sedang melakukan kajian menyeluruh terhadap penggunaan alokasi anggaran pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN. Evaluasinya meliputi jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Perguruan Tinggi.
Penilaian ini meliputi indikator Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), serta capaian Indonesia dalam Program for International Student Assessment (PISA). Sejumlah program seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Unggulan Garuda, dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pun dievaluasi.
“Arahan dari Presiden buat grand design, lihat lagi setahun Rp 824 triliun, itu bukan uang kecil, bagaimana manfaatnya bisa maksimal,” kata Menkeu Suahasil Nazara.
Penyusunan rencana dan kebutuhan anggaran bertujuan agar fasilitas pendidikan gratis dapat diakses oleh anak-anak mulai Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
“Ini tentu saja menjadi arahan untuk melakukan tinjauan terhadap semua ini. Ini arahan yang sangat penting dari Presiden kita,” kata Suahasil Nazara.
Penyelenggaraan program sekolah negeri gratis tidak menggunakan tambahan anggaran khusus. Dana program tersebut dialokasikan dari Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebesar 20 persen atau setara Rp 820,9 triliun.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
