Gugatan Ijazah Gibran di Mahkamah Konstitusi, Raja Juli: Manuver Politik Tidak Beradab

jpnn.comJAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Raja Juli Antoni menanggapi polemik sejarah pendidikan dan ijazah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.

Raja Juli menilai pihak yang mempertanyakan sejarah pendidikan Gibran hanyalah melakukan manuver politik yang tidak beradab.

“Saya kira kita sekarang hidup di dunia modern yang serba transparan dan politik yang beradab perlu dikedepankan,” kata Raja Juli di Istana Negara, Kamis (24/9).

“Jadi, menurut saya ini adalah manuver politik yang tidak beradab,” lanjutnya.

Menteri Kehutanan mengatakan, saat ini masih banyak permasalahan nasional yang perlu diselesaikan dibandingkan persoalan ijazah Wakil Presiden.

“Dulu ijazah Pak Jokowi, hari ini Mas Gibran, mungkin besok Mas Kaesang, mungkin lusa ijazah Jan Ethes,” ujarnya.

Sementara itu, polemik syarat pendidikan Gibran kini tengah diperiksa Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Pemohon mempertanyakan pemenuhan syarat pendidikan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu.

Dalam persidangan, pemohon meminta Mahkamah Konstitusi membuka ruang pembuktian untuk menguji pemenuhan persyaratan tersebut mulai dari tahap pendaftaran hingga penetapan pasangan calon.