Golkar Didesak Bersihkan Kader Korupsi, Azis Samual Serentak Desak Prabowo Lanjutkan Hingga 2029

- Redaksi

Rabu, 23 September 2026

google preferred source facebook twitter whatsapp telegram copy

URL berhasil dicopy

google preferred source icon facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon copy

URL berhasil dicopy

Berita Ekonomi, Jakarta –

Tokoh Senior Partai Golkar Azis Samual mendesak partainya menindak tegas kader dan pengurus yang terlibat kasus korupsi. Dia meminta DPP Golkar tidak segan-segan memberhentikan atau memberhentikan kadernya yang terbukti terlibat kasus korupsi atau terjerat operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Menurut Azis, langkah tersebut perlu dilakukan agar Partai Golkar tidak dianggap sebagai surganya kader yang bermasalah dengan hukum. Ia bahkan mendorong pembersihan dilakukan di seluruh jajaran organisasi, termasuk pengurus mantan narapidana kasus korupsi.

Terkait persoalan integritas partai, Azis Samual mendesak DPP Partai Golkar melakukan pembersihan besar-besaran di seluruh lini organisasi, kata Azis di Jakarta, Selasa (22/9/2026).

Azis menilai persoalan integritas tidak lepas dari posisi Golkar sebagai salah satu partai pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, dukungan terhadap pemerintah harus dibuktikan melalui tindakan nyata, bukan sekedar pernyataan politik.

Dukungan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak cukup hanya disampaikan melalui jargon atau forum politik, namun harus dibuktikan dengan tindakan nyata menjaga integritas partai pendukung agar sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi yang digaungkan Kepala Negara, kata Azis.

Desakan itu muncul ketika kasus korupsi kembali melibatkan sejumlah kader partai politik, termasuk kasus operasi tangkap tangan KPK. Karena itu, Azis menilai Golkar perlu menunjukkan sikap berbeda dengan mengambil langkah lebih tegas di internal terhadap kader bermasalah.

Ia pun memberikan dukungan kepada Presiden Prabowo untuk tidak pandang bulu dalam menangani pejabat pemerintah yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Termasuk jika kasusnya melibatkan menteri atau pejabat di Kabinet Merah Putih.

“Tanpa ragu dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil tindakan tegas terhadap para menteri dan pejabat kabinet yang terlibat kasus korupsi,” kata Azis.

Menurutnya, penegakan hukum yang konsisten justru bisa memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Azis menilai kepentingan politik tidak boleh didahulukan dari integritas pemerintah dan kepastian hukum.

Baca juga: Golkar Hampir Mustahil Lawan Prabowo: Parpol Kawal Hambalang

Kepercayaan masyarakat dan stabilitas pemerintah harus diutamakan di atas kepentingan politik apa pun, ujarnya.

Di sisi lain, Azis juga mendorong Golkar mengambil sikap politik terkait kelanjutan pemerintahan Prabowo Subianto hingga pemilu 2029. Ia menilai kepastian politik diperlukan untuk menjaga stabilitas nasional sekaligus memberikan sentimen positif terhadap perekonomian.

Dinamika politik saat ini memerlukan kepemimpinan yang berkelanjutan (sustainable power) untuk menjaga stabilitas nasional, kata Azis.

Menurutnya, keberlanjutan kepemimpinan juga berkaitan dengan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap arah kebijakan pemerintah. Kepastian mengenai keberlanjutan pemerintah dinilai memberi ruang bagi program-program strategis untuk berjalan secara konsisten.

Karena itu, Azis mendorong DPP Partai Golkar menggelar Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas. Forum ini dinilai penting untuk berdiskusi dan mengambil keputusan resmi terkait sikap politik partai ke depan.

Azis berpandangan, konsolidasi internal Golkar harus dibarengi dengan peningkatan integritas kader. Menurutnya, dukungan terhadap pemerintahan Prabowo akan semakin kuat jika partai pengusungnya juga mampu menunjukkan tata kelola internal yang bersih.

Pembersihan kader yang terlibat kasus korupsi juga dinilai bisa memperkuat posisi Golkar sebagai salah satu pilar politik pemerintahan. Dengan demikian, dukungan politik terhadap Prabowo tidak hanya berupa dukungan terhadap kekuasaan, namun juga komitmen terhadap pemerintahan yang bersih.

Azis berharap langkah ini bisa menciptakan pemerintahan yang kuat dengan tetap menjaga kepercayaan masyarakat. Ia menilai penegakan hukum yang tidak pandang bulu dan pembenahan internal partai merupakan bagian penting dalam menjaga stabilitas politik hingga pemilu 2029.

Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency

Berita Terkait

Bersiaplah untuk memeriksa akun Anda! Laporan gaji PPPK Lombok Utara mulai ditransfer pada pertengahan November lalu
ASUS Perkenalkan Laptop AI Terbaru di Makassar, Garansi Hingga 3 Tahun Jadi Andalan – Mediasulsel.com
Jokowi meminta kasus dugaan penyadapan yang dilakukan Prabowo mengikuti proses hukum
Hasil Lab Ungkap Bakteri Penyebab Dugaan Keracunan MBG di Cirebon, 426 Orang Terkena
Pengajuan demonstrasi di Pamekasan meningkat, mayoritas akhirnya dibatalkan
Penyadapan Prabowo Terkait dengan “Geng Solo”, Habiburokhman Minta Motif Listyo Sigit Diusut
Pengajuan Re-Suket dan Upaya Hukum Luar Biasa: Tim Hukum Gibran Bisa Ambil Perlindungan di Balik Putusan TUN Non-Retroaktif
Gempa M4.0 Berpusat di Laut Barat Laut Karatung, BMKG Sampaikan Data Awal
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 5 November 2026 - 19:45 WIB

Bersiaplah untuk memeriksa akun Anda! Laporan gaji PPPK Lombok Utara mulai ditransfer pada pertengahan November lalu

Kamis, 5 November 2026 - 19:25 WIB

ASUS Perkenalkan Laptop AI Terbaru di Makassar, Garansi Hingga 3 Tahun Jadi Andalan – Mediasulsel.com

Kamis, 5 November 2026 - 19:05 WIB

Jokowi meminta kasus dugaan penyadapan yang dilakukan Prabowo mengikuti proses hukum

Kamis, 5 November 2026 - 18:45 WIB

Hasil Lab Ungkap Bakteri Penyebab Dugaan Keracunan MBG di Cirebon, 426 Orang Terkena

Kamis, 5 November 2026 - 18:25 WIB

Pengajuan demonstrasi di Pamekasan meningkat, mayoritas akhirnya dibatalkan

Berita Terbaru