Jakarta: Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mencatatkan swasembada delapan komoditas pangan strategis dalam dua tahun terakhir. Berdasarkan proyeksi neraca pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) tahun 2026, total produksi kedelapan komoditas tersebut diperkirakan mencapai 72,91 juta ton, melebihi kebutuhan nasional sebesar 68,22 juta ton.
Kedelapan komoditas tersebut antara lain beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit. Secara agregat, produksi pangan diperkirakan surplus sekitar 4,69 juta ton.
Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mengatakan pencapaian ini merupakan perkembangan penting dalam upaya memperkuat kemandirian pangan nasional.
“Kita berhasil swasembada delapan komoditas. Beras sudah swasembada penuh,” kata Zulkifli Hasan dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa 13 Oktober 2026.
Produksi Pangan dan Cadangan Beras Menguat
Neraca pangan menunjukkan produksi sejumlah komoditas telah melebihi kebutuhan dalam negeri. Produksi jagung diproyeksikan mencapai 18 juta ton dengan surplus 1,56 juta ton, sedangkan konsumsi gula mencapai 3,04 juta ton dengan surplus sekitar 207 ribu ton.
Di sektor peternakan, produksi daging ayam ras diperkirakan mencapai 4,90 juta ton dengan surplus 876 ribu ton. Produksi telur ayam ras mencapai sekitar 6,99 juta ton, melebihi kebutuhan 6,47 juta ton atau surplus 516 ribu ton.
Surplus juga terjadi pada sektor hortikultura. Produksi cabai besar diperkirakan mencapai 1,52 juta ton, cabai rawit 1,51 juta ton, dan bawang merah 1,32 juta ton. Ketiganya berada di atas kebutuhan nasional.
Khusus beras, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat produksi pada tahun 2025 mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2026, produksi beras diproyeksikan mencapai 34,77 juta ton, melebihi perkiraan kebutuhan sebesar 31,10 juta ton.
Penguatan produksi juga diikuti dengan peningkatan pengadaan beras oleh Perum BULOG. Hingga 11 Oktober 2026, realisasi pengadaan melalui skema Public Service Obligation (PSO) mencapai 4.131.492 ton setara beras atau 103,29 persen dari target pemerintah sebesar 4 juta ton.
Pencapaian ini melampaui rekor pengadaan pada tahun 2012 yang mencapai sekitar 3,65 juta ton. Pada periode yang sama, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mencapai 4,6 juta ton untuk mendukung ketersediaan pasokan, stabilisasi harga, intervensi pasar, dan penyaluran bantuan pangan.
Pupuk Terjangkau Menunjang Produktivitas Petani
Selain meningkatkan produksi, pemerintah juga memperbaiki tata kelola pupuk bersubsidi untuk memudahkan akses petani terhadap fasilitas produksi. Sebanyak 145 aturan distribusi pupuk bersubsidi dipangkas, dengan penyederhanaan distribusi dari produsen langsung ke petani.
Kebijakan tersebut diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Pupuk Bersubsidi. Pemerintah juga menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sekitar 20 persen, antara lain pupuk urea dari Rp2.250 menjadi Rp1.800 per kilogram, dan NPK dari Rp2.300 menjadi Rp1.840 per kilogram.
Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta pada Jumat 14 Agustus 2026 menegaskan, penurunan harga pupuk dilakukan bersamaan dengan upaya peningkatan ketersediaannya bagi petani.
“Kita berhasil menurunkan harga pupuk sebesar 20 persen. Ini yang pertama kali terjadi sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baru kali ini kita mampu menurunkan harga pupuk untuk rakyat, namun pada saat yang sama harganya turun tetapi volume ketersediaan pupuknya meningkat untuk rakyat kita,” kata Prabowo.
Perbaikan distribusi juga mencakup penguatan pengawasan dan digitalisasi pendataan melalui sistem elektronik Rencana Kebutuhan Kelompok Definitif (e-RDKK). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan sasaran distribusi dan membantu petani memperoleh pupuk sesuai kebutuhan.
Kesejahteraan Petani dan Tantangan Kemandirian Pangan
Perkembangan sektor pertanian juga tercermin pada Nilai Tukar Petani (NTP). BPS mencatat NTP nasional pada Agustus 2026 mencapai 129,19, meningkat 1,05 persen dibandingkan Juli 2026 sebesar 127,84. Secara kumulatif, NTP Januari-Agustus 2026 mengalami kenaikan sebesar 3,18 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Namun perbaikan tersebut belum merata pada seluruh subsektor. NTP hortikultura pada Agustus 2026 tercatat mengalami penurunan sebesar 2,84 persen yang menunjukkan dinamika harga dan biaya usaha masih berbeda antar komoditas.
Di sisi lain, pemerintah terus mendorong peningkatan produksi komoditas yang belum mencapai swasembada, antara lain kedelai, bawang putih, serta daging sapi dan kerbau. Upaya ini merupakan bagian dari penguatan kemandirian pangan nasional agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
Penguatan produksi, ketersediaan pupuk dengan harga terjangkau, pengelolaan cadangan beras, dan peningkatan kesejahteraan petani merupakan bagian dari langkah pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Melalui upaya tersebut, pemerintah terus mendorong produksi berkelanjutan dan memperkuat kemandirian pangan Indonesia.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
