Krisis ekologi yang dipicu oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di berbagai daerah menjadi salah satu sorotan tajam dalam aksi unjuk rasa di sejumlah daerah. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI). Mereka menyayangkan hal ini belum menjadi bencana nasional di Indonesia.
Ketua Departemen Kajian Strategis Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Namoradiarta Siahaan blak-blakan membeberkan sikap pasif pemerintah dalam menyikapi darurat lingkungan ini. Dia menilai seluruh indikator untuk menaikkan status krisis telah terpenuhi secara de jure dan de facto.
Baca Juga: BEM UI Hari Ini Demo di Bundaran HI: Ada Lima Tuntutan Krusial untuk Prabowo
“Parameter hukumnya jelas, manfaatJelas, tapi mungkin pemerintah dengan egonya masih ogah mengakuinya, kata Namoradiarta, dikutip Rabu (28/10/2026).
Penetapan status bencana nasional bukan sekadar label administratif. Di mata mahasiswa, status ini menjadi kunci mobilisasi sumber daya negara secara masif (manfaat) untuk melakukan pemadaman, evakuasi, dan pemulihan pascabencana.
Lebih jauh, Mahasiswa menuntut agar pengobatan tidak berhenti pada aspek darurat saja. Mereka mendesak penegakan hukum yang kejam terhadap korporasi nakal yang terbukti berada di balik pembakaran lahan untuk memperluas usahanya.
Namoradiarta pun mengaitkan keengganan menanggapi aspirasi masyarakat dengan fenomena yang disebutnya legalisme otokratis. Ini adalah praktik di mana peraturan perundang-undangan direkayasa sedemikian rupa untuk memperkuat cengkeraman kekuasaan, bukan membatasi kesewenang-wenangan. Menurut dia, indikasi tersebut terlihat jelas dari pemaksaan pengesahan peraturan seperti UU TNI, KUHP, dan UU P2SK.
Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia 2026 Fatima Azzahra mengamini rangkaian arogansi kebijakan ini pada akhirnya berujung pada penderitaan di tingkat akar rumput.
Ditegaskannya, segala tuntutan yang diusung saat ini, mulai dari krisis lingkungan, represif aparat, hingga mahalnya biaya pendidikan, bukanlah kajian teoritis di menara gading kampus, melainkan potret nyata kegagalan negara hadir untuk rakyatnya.
Baca Juga: Menteri Prabowo Didesak Ikut Usut Polemik Ijazah Gibran: Jangan Enggan dan Bilang Tidak Etis
Fatima menegaskan, demonstrasi kali ini fokus pada permasalahan yang “benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara langsung”. Partainya memberikan ultimatum kepada pemerintah untuk segera meninggalkan ego kekuasaan, berhenti melindungi kepentingan korporasi oligarki perusak lingkungan, dan mulai menjalankan pemerintahan negara berdasarkan amanah penderitaan rakyat.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
