Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI), Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo, melontarkan pernyataan tajam terkait kasus yang mempertanyakan syarat pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Gatot memperkirakan gugatan tersebut akan ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Menurutnya, jika prediksinya benar terjadi maka hal tersebut akan berdampak pada situasi politik di lingkungan Presiden Prabowo Subianto.
Baca Juga: Ulama Sebut Jokowi Tak Akan Datang ke Sidang Roy Suryo: Iman Saya Bilang Ijazah Palsu
Berdasarkan analisa dan keyakinan saya, ditolak, kata Gatot, dikutip Sabtu (26/9/2026).
Pernyataan Gatot menjadi sorotan karena kasusnya sedang diperiksa Mahkamah Konstitusi. Pemohon mempertanyakan pemenuhan syarat pendidikan Gibran pada Pilpres 2024.
Gatot kemudian mengaitkan hal tersebut dengan peta kekuatan politik di sekitar pemerintahan Prabowo. Menurutnya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) masih memiliki pengaruh yang cukup kuat, termasuk melalui tokoh-tokoh yang menurutnya dekat dengan Jokowi.
Ia mengatakan, masih ada “kaki-kaki kekuasaan” dari poros mantan presiden yang berada di pemerintahan Prabowo.
“Seperti Kapolri, itu ‘tangan’ Pak Jokowi,” kata Gatot.
Gatot kemudian memberikan pernyataan lebih jauh terkait kemungkinan arah politik jika gugatan terhadap Gibran gagal di Mahkamah Konstitusi.
Posisi Pak Prabowo sangat berbahaya. Jika gugatannya ditolak, langkah selanjutnya adalah wakilnya menjadi presiden, ujarnya.
Perkara Gibran sendiri masih berjalan di Mahkamah Konstitusi. Salah satu yang menarik dari persidangan tersebut adalah informasi terkait proses verifikasi dokumen pendidikan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengaku pihaknya tidak mendatangi kementerian terkait untuk melakukan verifikasi faktual Sertifikat Penyetaraan Pendidikan Gibran.
Hakim Konstitusi Saldi Isra mempertanyakan proses tersebut.
“Saya hanya ingin berdialog saja, Pak Afif. Dulu kalau ada persoalan syarat pendidikan calon, apalagi yang ditanyakan pelamar, apakah komisinya juga datang ke Depdiknas?” tanya Saldi.
“Tidak, dia tidak datang. Karena saat itu kami sudah mendapat keterangan. Karena tidak ada laporan,” jawab Afifuddin.
Baca Juga: Prabowo Ngaku Ucapannya Sering Dipelintir: Bilangnya Seolah Tak Hormati Ahli…
Saldi ketika membandingkan proses tersebut dengan verifikasi yang dilakukan KPU di Pilkada, ia kembali menegaskan, “Tidak sampai.”
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
