Seperti Simalakama, Pengamat Sebut Prabowo Harus Tinggalkan Keturunan Jokowi Jika Ingin Rangkul PDIP di 2029

Keterbukaan Partai Gerindra untuk bermitra dengan PDI Perjuangan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 diprediksi tidak akan mudah.

Baca juga: Pujian Pak Prabowo ke Pak Pramono, Sinyal Pernikahan Campur di Pilpres? Gerindra: Kami Buka Peluang

Pengamat Komunikasi Politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai wacana kerja sama kedua partai besar itu ibarat buah simalakama bagi Prabowo Subianto.

Menurut mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta ini, PDIP kemungkinan besar hanya akan menerima tawaran koalisi dengan prasyarat yang sangat berat.

Kunci utamanya adalah menghilangkan bayang-bayang Joko Widodo (Jokowi) dan keluarga dari pusaran kekuasaan Prabowo.

Jamiluddin memaparkan, ada tiga kendala utama yang harus dihilangkan oleh Prabowo jika Gerindra ingin bergandengan tangan dengan PDIP:

Jaga Jarak dengan Gibran Rakabuming Raka: PDIP dinilai tak akan bersedia bergabung jika Prabowo masih terafiliasi dengan Gibran. Bagi partai berlambang banteng itu, sosok Gibran dinilai sebagai “anak haram konstitusi” yang juga menjadi alasan utama PDIP enggan masuk dalam koalisi pemerintahan saat ini.

Putusnya Hubungan dengan Jokowi: Hubungan PDIP dan Jokowi dinilai sudah putus dan sangat sulit untuk disambung kembali. Prabowo harus berani menjauhkan diri dari Jokowi secara politik, psikologis, dan sosiologis agar PDIP bersedia mengubah haluan politiknya.

Menolak Dukungan PSI: Di mata PDIP, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah representasi mutlak dari Jokowi. Jika Prabowo pada 2029 juga mendapat dukungan dari PSI, PDIP dipastikan akan menolak kerja sama dan memilih menentukan sendiri calon presiden dan wakil presidennya.

Prasyarat tersebut menjadi ujian berat bagi Gerindra. Prabowo pada akhirnya akan dihadapkan pada pilihan politik krusial untuk menentukan konstelasi 2029: memilih setia pada generasi Jokowi, atau beralih memeluk Megawati Soekarnoputri dan kekuasaan penuh PDIP.