Praktisi pendidikan sekaligus pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Tiurma Mercy Sihombing menawarkan alternatif solusi kepada Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka terkait polemik dokumen pendidikannya.
Di tengah gugatan surat pendidikan kesetaraan Gibran di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Mercy menawarkan Gibran untuk mengikuti program pendidikan kesetaraan Paket C jika kemudian surat kesetaraan tersebut dibatalkan melalui putusan pengadilan.
Tawaran itu disampaikan Mercy saat berbincang dengan jurnalis senior Bambang Harymurti dalam tayangan di kanal YouTube Retorika Show.
Menurut Mercy, jika majelis hakim PTUN mengabulkan gugatan dan memerintahkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencabut surat kesetaraan pendidikan Gibran, maka masih ada jalur pendidikan valid yang tersedia melalui program Paket C.
Sebenarnya ini khusus untuk Mas Gibran, kalau ada waktu. Kalau mau, ayo Paket C di tempat saya. Kenapa tidak? Masih ada (program) Paket C, kata Mercy.
Namun Mercy menjelaskan, mengikuti program Paket C saat ini memiliki syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya terkait lama pendidikan.
Menurutnya, berbeda dengan sistem yang berlaku beberapa tahun sebelumnya, saat ini belum ada jalur percepatan atau akselerasi dalam pendidikan kesetaraan.
“Itu saja, sekarang tidak ada akselerasi. Artinya harus (memakan waktu) tiga tahun, enam semester,” jelas Mercy.
Selain durasi pendidikan, calon peserta Paket C juga harus memenuhi persyaratan administrasi. Mercy mengatakan, salah satu syarat yang harus dipenuhi adalah memiliki ijazah SMP atau dokumen pendidikan setara Paket B.
“Dia harus ijazah SMP. Harus menunjukkan ijazah SMP sederajat (Paket B). Kalau saya dengar, katanya ada. Jadi, misalnya kalau Mas Gibran memang menginginkannya, kami akan bantu,” imbuhnya.
Tawaran ini dilontarkan di tengah gugatan Mercy terhadap surat keputusan soal kesetaraan pendidikan Gibran. Dia sebelumnya menegaskan, gugatan tersebut tidak ditujukan kepada Gibran secara pribadi, melainkan terhadap produk administrasi yang dikeluarkan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
Mercy mempertanyakan sejumlah hal dalam dokumen kesetaraan pendidikan. Di antaranya data yang disensor dan pengisian sejumlah kolom wajib yang dinilainya membingungkan.
Baca juga: ‘Ijazah’ Gibran Dinilai Cacat Administratif, Ini Kata Penggugat
Dia mengatakan, tindakan hukum tersebut bukan atas dasar sentimen atau kebencian pribadi terhadap Gibran maupun keluarganya. Sebagai pengelola sebuah lembaga pendidikan, Mercy mengaku ingin memastikan peraturan pendidikan dilaksanakan secara tertib dan konsisten.
Karena itu, tawaran mengikuti Paket C pun disebut-sebut bisa menjadi bentuk solusi jika status surat kesetaraan Gibran berubah karena proses hukum.
“Kalau saya diajak bertemu Mas Gibran, saya tidak keberatan. Ayo kita sama-sama menggarap dunia pendidikan. Semoga Mas Gibran bisa menjadi contoh bagi generasi muda (tidak mencari jalan pintas),” pungkas Mercy.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
