Payakumbuh — Upaya Pemerintah Kota Payakumbuh membangun pelayanan publik yang bersih, cepat, dan transparan kini memasuki fase penting.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menjadi garda terdepan dalam memperkuat Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sebuah predikat yang tidak hanya prestisius, tetapi menjadi ukuran nyata komitmen pemerintah terhadap reformasi birokrasi.
Pembangunan Zona Integritas di DPMPTSP bukanlah program instan. Kepala DPMPTSP Payakumbuh, Maizon Satria, mengungkapkan bahwa proses ini telah dimulai sejak 2019. Bermodal kerja berkelanjutan dan berbagai inovasi pelayanan, tahun 2024 instansi ini berhasil lolos desk assessment dari Kementerian PANRB.
“Tahun ini kami kembali mengajukan penilaian. Target kami jelas, Payakumbuh meraih predikat WBK agar pelayanan publik semakin berkualitas dan bebas dari praktik korupsi,” ujar Maizon, Jumat (14/11/2025).
Dalam konstruksi Zona Integritas, DPMPTSP menjalankan enam strategi utama yang menjadi fondasi perubahan, seperti:
Manajemen perubahan, untuk membangun budaya kerja yang lebih adaptif dan profesional, penataan tata laksana, memastikan alur kerja semakin efisien dan terukur.
Penguatan SDM, agar setiap petugas memiliki kompetensi dan integritas tinggi, penguatan akuntabilitas, memastikan setiap proses dapat dipertanggungjawabkan.
Serta Penguatan pengawasan, melalui mekanisme kontrol yang ketat dan partisipatif, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai tujuan akhir dari seluruh strategi.
Menurut Maizon, transformasi yang paling signifikan adalah penyederhanaan layanan. Dari 163 jenis layanan, kini hanya 49 layanan yang terintegrasi di Mal Pelayanan Publik (MPP) Payakumbuh.
“Pemangkasan ini membuat perizinan lebih cepat dan efisien. Warga tak perlu lagi berhadapan dengan proses panjang yang memakan waktu,” jelasnya.
Upaya DPMPTSP tak berjalan sendiri. Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, yang hadir langsung dalam proses verifikasi bersama Inspektur Kota Payakumbuh Andri Narwan beberapa Waktu lalu. Kehadirannya sebagai bentuk dukungan penuh terhadap agenda reformasi.
“Zona Integritas bukan sekadar predikat, tetapi komitmen untuk memastikan layanan publik benar-benar bersih dan transparan,” tegas Elzadaswarman.
Ia menilai, jika DPMPTSP berhasil meraih WBK, instansi lain akan terdorong mengikuti ritme perubahan, sehingga reformasi birokrasi di Payakumbuh berlangsung lebih cepat dan merata.
DPMPTSP Payakumbuh bukan pemain baru dalam inovasi pelayanan. Instansi ini telah mengoleksi sejumlah capaian nasional, antara lain: Rapor Kepatuhan Pelayanan Publik, inovasi Layanan Publik Terbaik Nasional, dan penetapan Payakumbuh sebagai Kota Percontohan Anti Korupsi 2024.
Di samping itu, MPP Payakumbuh dipercaya sebagai Sekretariat Tim Saber Pungli Kota Payakumbuh, yang menegaskan posisi daerah ini sebagai salah satu model pelayanan publik bebas pungutan liar.
Meski capaian demi capaian telah diraih, Maizon menegaskan bahwa perjalanan menuju WBK menuntut konsistensi tanpa kompromi.
“Prestasi ini menunjukkan kita berada di jalur yang benar, tapi tantangan ke depan semakin besar. Konsistensi dan integritas harus terus dijaga,” ujarnya.
Dengan dorongan pemerintah kota, penguatan internal, dan peningkatan layanan yang terus dilakukan, DPMPTSP Payakumbuh kini berada pada fase penentu.
Apakah tahun ini menjadi momentum meraih WBK? Warga Payakumbuh menanti—dan DPMPTSP menjawabnya dengan kerja nyata. (red)
Editor : Rachmail Gucci
Sumber Berita: DPMPTS Kota Payakumbuh
Komentar