Payakumbuh – Rapat paripurna penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Penjelasan Wali kota Payakumbuh tentang rancangan peraturan daerah (ranperda) perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023 digelar di ruang sidang rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Rabu (30/08/2023).
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Armen Faindal, dan dihadiri Anggota DPRD lainnya, Pj. Wali Kota Payakumbuh Rida Ananda, Plt. Asisten I, Asisten II dan III, Sekwan Yon Refli, dan kepala OPD di lingkungan Pemko Payakumbuh.
Armen Faindal Mengatakan, pada rapat paripurna sebelumnya, Selasa, 29 Agustus 2023, Pj. Wali Kota yang diwakili Pj. Sekda telah menyampaikan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023.
“Sehubungan dengan Ranperda perubahan APBD tahun 2023 tersebut, hari ini adalah agenda untuk masing-masing fraksi di DPRD menyampaikan Pemandangan Umum,” kata Armen.
Juru bicara Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan Syafrizal mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pj. Wali Kota, Sekda dan seluruh jajaran Pemko Payakumbuh atas dedikasi dan usaha yang sangat positif sehingga Nota Keuangan Wali Kota Payakumbuh tentang Ranperda Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2023 telah disampaikan tepat waktu.
“Harapan kita semoga proses pembahasan akan berlangsung lebih cepat dan terukur, sehingga Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 dapat kita tetapkan pada Pertengahan Bulan September 2023 sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD Kota Payakumbuh,” katanya.
Untuk menjaga konsistensi antara Perubahan KUA-PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD, maka sangat tepat bahwa Perubahan APBD yang telah disampaikan sangat identik dengan dokumen perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati antara Kepala Daerah dengan DPRD Kota Payakumbuh.
Sungguhpun demikian, Fraksi Nasdem Bintang Perjuangan tetap mengkritisi kebijakan Anggaran Pemko Payakumbuh tahun 2023 yang sedang berjalan. Berikut pandangan umum, usul saran dan pertanyaan:
Untuk Pos Perubahan Pendapatan Daerah; ditargetkan naik sebesar Rp.15,3 Milyar dari Rp.714,07 Milyar menjadi Rp.729,39 Milyar.
“Alhamdulillah beberapa item mengalami kenaikan termasuk Dana Transfer dari Pusat, sebagai imbas dari Penghargaan dan suksesnya Pemko Payakumbuh dalam Penanganan Inflasi,” ucapnya.
Untuk Pos Pendapatan Daerah yang sangat penting untuk didalami adalah hal-hal sebagai berikut:
a. Apakah Juklak dan Juknis tentang penggunaan dana reward dari pusat telah keluar dan ditetapkan? Mohon penjelasan.
b. Target PAD tertinggi adalah di RSUD dr.Adnaan WD Payakumbuh, dengan kondisi saat ini, apalagi adanya demo karyawan di RSU dr.Adnaan WD Payakumbuh, Apakah target tersebut masih relevan dengan semangat kerja karyawan/karyawati RSU dr.Adnaan WD Payakumbuh? sejauh mana beberapa persoalan internal sudah diatasi dan diselesaikan oleh Manajemen RSUD bersama Pemko Payakumbuh? Mohon penjelasan.
c. Target PAD lain yang masih harus ditingkatkan adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Rumah Makan dan beberapa item PAD lainnya, upaya dan usaha kami dengar telah dilaksanakan dari tahun ke tahun, akan tetapi belum mendapatkan hasil sesuai harapan, apa bentuk upaya berikutnya yang akan dilakukan oleh Pemko Payakumbuh mengatasi persoalan ini? Perlukah kita merubah Struktur Organisasi Perangkat Daerah, sehingga Bidang Pendapatan ini dinaikan statusnya menjadi sebuah OPD di Kota Payakumbuh? Mohon Keterangan dan Penjelasan.
d. Apresiasi dan Penghargaan kami sampaikan kepada Pemko Payakumbuh dan Pemprov Sumbar yang telah menaikan beberapa item untuk Pendapatan Transfer antar Daerah berupa Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi.
Untuk Pos Belanja Daerah; ditargetkan naik sebesar Rp.20,42 Milyar dari Rp.771,2 Milyar menjadi Rp.791,65 Milyar, yang sangat penting kami perdalam adalah hal-hal sebagai berikut :
a. Salah satu perubahan kebijakan belanja daerah adalah pengalokasian anggaran belanja hibah 40% untuk KPU sebagai persiapan tahapan pelaksanaan pemilukada 2024, Apakah NPHD untuk belanja hibah ini sudah ada dan memenuhi syarat sesuai Permendagri 41/2020, dan/atau regulasi pendukung lainnya? Mohon Keterangan dan Penjelasan.
b. Alokasi belanja atas prestasi Kota Payakumbuh dalam penanganan inflasi berupa Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan kategori penanggulangan inflasi, apakah telah diproses calon-calon penerimanya sesuai Juklak dan Juknis yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat?
“Sebagai bentuk kemitraan Eksekutiv dengan Legislativ, kami minta Pemko Payakumbuh mengikutsertakan kami turut berpartisipasi dalam proses penyaluran bantuan ke masyarakat, metode dan sistimatikanya tentu lebih dipahami oleh Pihak Eksekutiv,” pungkasnya. (*)
Penulis : Gucci
Sumber Berita: DPRD Kota Payakumbuh
Komentar