Padang Pariaman – Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman mendukung percepatan target Sumatera Barat Bebas Sampah 2029 dengan memperkuat pengurangan sampah dari sumber dalam Rapat Koordinasi Permasalahan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) se-Sumatera Barat yang dipimpin Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat di Padang Pariaman, Selasa (14/07/2026).
Rakor yang dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, para bupati dan wali kota, serta kepala dinas lingkungan hidup se-Sumbar itu membahas penyusunan roadmap pengelolaan sampah sebagai langkah mempercepat penyelesaian persoalan sampah di daerah sekaligus mendukung target nasional pengelolaan sampah.
“Pemko Payakumbuh mendukung penuh penyusunan roadmap pengelolaan sampah Sumatera Barat. Penanganan sampah harus dilakukan secara terpadu melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat agar target Sumbar Bebas Sampah 2029 dapat diwujudkan,” kata Wawako Elzadaswarman.
Ia mengatakan Pemko Payakumbuh terus mengarahkan kebijakan pengelolaan sampah pada pengurangan timbulan sejak dari sumber melalui edukasi masyarakat, penguatan penerapan prinsip reduce, reuse, dan recycle (3R), serta peningkatan peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Menurut Elzadaswarman, upaya tersebut perlu didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana persampahan yang memadai agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal dan beban tempat pemrosesan akhir dapat ditekan.
“Dukungan tersebut akan mempercepat peningkatan kualitas pengelolaan sampah di daerah,” ujarnya.
Dalam arahannya, Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat meminta seluruh pemerintah daerah di Sumbar segera menyusun roadmap pengelolaan sampah sebagai pedoman bersama dalam menyelesaikan persoalan sampah.
Pemerintah pusat juga menyatakan siap merespons usulan bantuan daerah seiring penyesuaian anggaran kementerian. Menteri menyebut persoalan sampah merupakan isu nasional yang memerlukan penanganan serius.
Secara nasional sekitar 74 persen sampah masih belum terkelola dengan baik dan sekitar 70 persen TPA masih menggunakan sistem open dumping sehingga memerlukan transformasi menuju pengelolaan yang lebih ramah lingkungan.
“Arahan pemerintah pusat menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memperkuat pengelolaan sampah dari hulu. Sinergi yang baik antara pusat, provinsi, dan daerah akan menjadi kunci keberhasilan mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan,” kata Elzadaswarman.
Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyampaikan pemerintah provinsi terus mendorong pengurangan sampah dari sumber melalui pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali, dan daur ulang.
Pemprov juga meluncurkan Buku Saku 101 Pengolahan Sampah serta menargetkan penerapan program zero waste di seluruh organisasi perangkat daerah sebagai bagian dari strategi menuju Sumbar Bebas Sampah 2029.
Elzadaswarman menambahkan keberhasilan pengelolaan sampah tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan perubahan perilaku masyarakat dalam mengurangi, memilah, dan mengelola sampah sejak dari rumah tangga.
“Kami mengajak seluruh masyarakat menjadikan pengelolaan sampah sebagai gerakan bersama. Ketika setiap rumah tangga mulai mengurangi sampah dari sumbernya, target Sumbar Bebas Sampah 2029 akan lebih cepat tercapai,” pungkasnya. (red)
