YOGYAKARTA, KOMPAS.TV – Audiensi aktivis dan tokoh yang tergabung dalam Forum Kebangsaan bersama sejumlah anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berujung pada aksi penurunan foto Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka di Kantor DPRD DIY, Rabu (4/11/2026).
Wakil Ketua DPRD DIY Imam Taufik menjelaskan, kronologis kejadian pengambilan foto Gibran bermula dari audiensi di Kantor DPRD DIY.
Dalam audiensi tersebut, Forum Nasional menyampaikan aspirasinya berupa dua tuntutan, yakni mengadili Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan memakzulkan Wakil Presiden Gibran.
“Saat audiensi, ada beberapa peserta yang mengutarakan perasaannya. Intinya ada di antara mereka yang sudah tidak senang lagi melihat foto itu dan secara spontan mereka maju ke depan (menurunkan foto itu),” kata Imam di Yogyakarta, Rabu.
Menurutnya, ada penonton yang berteriak agar foto Wakil Presiden Gibran diturunkan. Yang lain menanggapi teriakan ini.
Baca Juga: Golkar Dorong Pimpinan Parpol Bertemu Bahas Polemik Ijazah Gibran | SALAM MALAM
“Beberapa peserta berteriak minta fotonya diturunkan, lalu ditanggapi oleh teman sebelah,” ujarnya.
Namun, dia memastikan foto Wakil Presiden Gibran yang diturunkan sudah diunggah kembali.
Imam menepis tindakan penghapusan foto Wakil Presiden Gibran karena inisiasi anggota dewan.
Disinggung soal sikap politiknya, dia mengaku partainya menunggu keputusan dari pusat.
“Kami menunggu sikap resmi dari pusat dan saya kira mereka akan memberikan kebijakan yang paling tepat terkait putusan MK atau putusan MA,” ujarnya.
Baca juga: Detik-detik Foto Wakil Presiden Gibran Dihapus Massa di DPRD Yogyakarta, Desak Pemakzulan
Informasi dari Forum Nasional
Pembina Forum Nasional, Syukri Fadholi, mengatakan pihaknya menuntut dua hal, yakni memakzulkan Gibran dan mengadili Jokowi.
Ia kemudian membeberkan alasan Gibran harus dimakzulkan sesuai tuntutan partainya.
Gibran Rakabuming lahir dari calon cacat hukum yang dimanipulasi agar bisa menjadi wakil presiden.cadangan oleh ayahnya. Termasuk dan rupanya syarat mutlak, dia tidak memiliki ijazah SMA, kata Syukri di Yogyakarta, Rabu.
Menurutnya, hal tersebut melanggar hukum dan mencoreng harkat dan martabat bangsa. Oleh karena itu, pihaknya kemudian menyampaikan dua tuntutan untuk mengembalikan harkat dan martabat kehidupan berbangsa.
“Untuk mengembalikan harkat dan martabat kehidupan bangsa, tidak ada kata lain Gibran harus dimakzulkan, Jokowi harus diadili,” ujarnya.
Unduh Aplikasi KompasTV di TV Anda, kini dalam satu aplikasi untuk semua Video Premium, Breaking News, dan Live Streaming 24/7 dari Kompas Gramedia.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
