RubrikPos.com – Saat ini Danantara sedang kebingungan membayar utang kereta cepat Whoosh, karena nilainya besar.
Karena itu, pejabat Danantara ingin utang Whoosh dibebankan melalui APBN.
Untungnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berani menolaknya meski mendapat tekanan dari elite kekuasaan.
Terkait kehadiran kereta cepat Whoosh, analis kebijakan publik Agus Pambagio mencoba mengungkapnya secara tuntas.
Menurut Agus, mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pernah berjanji bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCBJ) tidak akan mengalami kerugian.
Selain itu, menurut Agus, Jokowi juga menyebut proyek tersebut bermanfaat bagi bangsa dan negara.
Janji tersebut diutarakan Jokowi saat Agus bertemu Presiden ke-7 RI di Istana Bogor pada 2019 lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Agus sendiri menyampaikan penolakannya terhadap proyek kereta api bernama Whoosh tersebut karena dianggap tidak layak dilanjutkan.
“Saat itu Pak Presiden menjelaskan, ini tidak akan rugi, pasti bagus untuk bangsa ini karena teknologinya tinggi, dan sebagainya,” jelas Agus dikutip dari tayangan yang diunggah di kanal YouTube Justice Forum, Jumat (17/10/2025).
Lebih lanjut, Agus Pambagio juga membeberkan ungkapan Jokowi saat diberitahu bahwa proyek kereta cepat ini tidak layak (feasible, bisa dilakukan, dan berpeluang sukses, red).
Saat itu, Jokowi hanya tersenyum dan tetap yakin proyek tersebut tidak akan mengalami kerugian.
“Khas Pak Jokowi, senyum-senyum gitu. Enggak ada yang aneh-aneh, ‘kok bisa’, gitu. Pokoknya silakan,” ucapnya.
Diakui Agus, saat hendak bertanya kembali kepada Jokowi usai menyampaikan penolakannya terhadap proyek KCJB, sebenarnya ia diberi kode oleh anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) untuk tidak bertanya.
“Saya mau tanya lagi, saya disodok dan diinjak Pak Wantimpres. Ya saya diam saja. Mungkin banyak teman saya yang lain juga yang mau bertanya,” ujarnya.
Kemudian Agus juga mengungkapkan, Jokowi mengaku idenya sendiri untuk menggandeng Tiongkok/Tiongkok dalam proyek Whoosh, meski sebelumnya sudah ada studi kelayakan dengan Jepang.
Studi kelayakan merupakan suatu metode analisis yang bertujuan untuk mengevaluasi peluang keberhasilan suatu proyek.
Menurut Agus, kemungkinan besar Jokowi memilih China karena merasa lebih nyaman.
Apalagi, dalam dua periode (2014-2019 dan 2019-2024), ayah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka ini memang dekat dengan China, karena banyak proyek bantuan dari negara berjuluk Negeri Tirai Bambu ini.
Agus Pambagio pun menanggapi penolakan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa terhadap usulan pembayaran utang proyek Whoosh yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Purbaya mengatakan, penolakan pembayaran utang Whoosh dengan APBN karena proyek tersebut saat ini dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi (BPI) Anagata Nusantara Power Danantara.
Dengan penolakan Menteri Keuangan RI ini, Agus yakin utang Whoosh tidak akan terlunasi.
“Belum dibayar, jadi siapa yang mau membayar?” kata Agus.
Agus mengaku juga pernah menolak ketika PT Kereta Api Indonesia (KAI) menggantikan PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) sebagai konsorsium utama yang mengerjakan proyek KCJB.
Sebab, saat bergabung dalam tim transformasi PT KAI bersama mantan Menteri Perhubungan RI Ignasius Jonan, keduanya berhasil membawa PT KAI dari kerugian Rp 800 miliar menjadi untung sekitar Rp 2 atau 3 triliun.
Nah, jika saat itu KAI diminta membiayai proyek KCJB alias Whoosh, Agus mempertanyakan pemasukannya dari mana, bahkan bisa kembali minus alias rugi lagi.
Menurut Agus, wajar jika Danantara lah yang harus membayar beban utang proyek Whoosh.
Namun, dia menyarankan agar Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengadakan pertemuan dengan Komisi XI DPR RI dan Danantara untuk mencari solusi terkait proyek Whoosh.
Saya usulkan, dalam dua atau tiga hari ke depan, Menkeu harus duduk bersama Danantara, bila perlu Komisi XI DPR yang akan menyaksikannya, kata Agus.
Agus mengatakan, dengan beban utang sebesar Rp116 triliun dengan bunga sekitar Rp2 triliun per tahun, proyek Whoosh sangat membebani keuangan negara.
Bahkan, beban utang Whoosh dikhawatirkan akan menyita anggaran proyek pemerintahan Presiden Indonesia Prabowo Subianto lainnya, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.
“Iya segitu (utang Whoosh memberatkan negara). MBG, Koperasi Merah Putih tidak mendapat bagian,” kata Agus.
Sementara itu, Purbaya menolak usulan pembayaran utang Whoosh menggunakan APBN saat menanggapi opsi yang diajukan Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria terkait pembayaran utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang dilakukan pemerintah.
Menurut Purbaya, proyek Whoosh dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang saat ini berada di bawah naungan Badan Pengelola Investasi Anagata Nusantara Power (BPI Danantara).
Danantara sendiri, kata Purbaya, sudah memiliki pengelolaan dan dividen sendiri.
Yang jelas sekarang saya belum dihubungi soal ini, tapi KCIC di bawah Danantara kan? Kalau di bawah Danantara pasti sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri, kata Purbaya dalam Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).
Purbaya juga mengungkapkan Danantara mampu mengantongi dividen Rp 80 triliun dalam satu tahun.
Jadi, kata dia, seharusnya utang Whoosh bisa diselesaikan tanpa harus membiayainya dari pemerintah.
“Jangan lagi, karena kalau tidak, dividennya akan kita semua masukkan. Jadi, kita mau pisahkan dari pihak swasta dan pemerintah,” tegasnya.
JetMedia Network
