Penyebab Demonstrasi di Perancis, Pemicu Kerusuhan, dan Situasi Saat Ini

tirto.id – Demonstrasi besar-besaran di Prancis yang awalnya dipicu oleh persoalan pendidikan berkembang menjadi gelombang protes nasional terkait mahalnya biaya hidup dan buruknya pelayanan publik.

Aksi yang terjadi pada 17 Oktober 2026 itu berujung kerusuhan, penjarahan toko, bahkan pembakaran balai kota di Limoges. Bagaimana situasi saat ini?

Pemerintah Perancis mengatakan lebih dari 3.000 toko dijarah atau dirusak setelah demonstrasi besar dimulai. Ribuan orang ditangkap akibat bentrokan antara kelompok demonstran dan polisi yang terjadi di sejumlah kota.

Kerusuhan tersebut menambah tekanan terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Emmanuel Macron, di tengah masalah keuangan negara dan perdebatan mengenai pemotongan anggaran.

Meski situasi di jalanan mulai berangsur kondusif pada Senin (19/10/2026), pemerintah masih menghadapi tuntutan untuk meningkatkan pelayanan publik, mengatasi kenaikan biaya hidup, dan memberikan bantuan kepada pelaku usaha yang terdampak.

Apa penyebab demonstrasi di Perancis?

Berikut beberapa penyebab terjadinya demonstrasi besar-besaran di Perancis:

1. Kurangnya guru dan buruknya fasilitas sekolah

Akar demonstrasi juga berkaitan dengan persoalan pendidikan. Gerakan protes tersebut bermula pada September 2026, ketika para siswa SMA menggelar aksi di pinggiran utara Paris. Mereka mempertanyakan kekurangan guru, ruang kelas yang penuh sesak, dan kondisi fasilitas sekolah yang dinilai kurang memadai.

Aksi yang awalnya fokus pada permasalahan sekolah ini kemudian berkembang menjadi gerakan yang menyuarakan permasalahan sosial dan ekonomi yang lebih luas. Tingginya biaya hidup, kekhawatiran terhadap pemotongan anggaran, dan kualitas layanan publik telah meningkatkan dukungan terhadap demonstrasi.

Pemerintah Perancis telah berjanji untuk mengerahkan sekitar 3.000 guru berkualitas yang belum mulai bekerja untuk mengisi kekurangan guru. Namun, pemerintah belum menjanjikan peningkatan anggaran sekolah yang signifikan.

Keterbatasan ini menyebabkan permasalahan pendidikan masih menjadi sumber ketidakpuasan, terutama di kalangan generasi muda yang semakin sulit mengakses pendidikan berkualitas.

2. Kenaikan biaya hidup dan harga kebutuhan sehari-hari. Salah satu penyebab utama terjadinya demonstrasi di Perancis adalah meningkatnya tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat. Harga pangan, energi, transportasi, dan berbagai kebutuhan sehari-hari terus meningkat, sementara peningkatan pendapatan tidak selalu mampu mengimbangi biaya hidup.

Masalah ini tidak hanya terjadi di Perancis. Data Eurostat dikutip Al Jazeera menunjukkan bahwa harga barang dan jasa di Prancis mengalami kenaikan sekitar 59 persen sejak tahun 2000. Kenaikan harga juga terjadi di sejumlah negara Eropa lainnya, antara lain Italia, Spanyol, dan Portugal.

Tekanan perekonomian semakin terasa pasca lonjakan inflasi pada tahun 2022, ketika harga energi meningkat tajam pasca invasi Rusia ke Ukraina. Kondisi ini membuat banyak rumah tangga masih kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, meski laju inflasi kemudian melambat.

Pemerintah Perancis sendiri memiliki ruang fiskal yang terbatas untuk memberikan bantuan dalam skala besar akibat kondisi keuangan negara yang sedang tertekan.

Sebelumnya, menurut ReutersSenin(19/10/2026), pemerintah meningkatkan belanja darurat untuk membantu sejumlah sektor, seperti petani, nelayan, dan perusahaan transportasi, menghadapi kenaikan harga bahan bakar. Namun kebijakan ini belum sepenuhnya menyelesaikan keresahan masyarakat.

3. Penolakan pemotongan anggaran dan buruknya pelayanan publik

Persoalan lain yang memicu aksi demonstrasi adalah rencana efisiensi anggaran pemerintah di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Pemerintah telah berupaya untuk mengendalikan belanja negara, namun langkah tersebut mendapat penolakan karena kekhawatiran mengenai dampaknya terhadap pendidikan dan layanan dasar lainnya.

Pemerintahan Macron menghadapi parlemen yang terpecah dan kesulitan mendapatkan dukungan untuk meloloskan anggaran tahun 2027. Pemerintah harus menemukan kompromi dengan partai-partai oposisi agar rencana penghematan tersebut berhasil.

Situasi Demonstrasi Saat Ini di Prancis

Hingga laporan perkembangan pada 19 Oktober 2026, situasi jalanan berangsur-angsur mulai kondusif, namun pemerintah masih mewaspadai kemungkinan tindakan lebih lanjut. Investigasi terhadap pelaku kerusuhan terus dilakukan, sementara pihak berwenang memperkuat keamanan di wilayah yang dianggap berisiko.

Gelombang protes belum sepenuhnya mereda. Beberapa kelompok demonstran menyerukan tindakan lebih lanjut pada hari Sabtu, 24 Oktober 2026. Serikat pekerja juga menyerukan pemogokan pada tanggal 5 November untuk menentang pemotongan anggaran dan mendesak kenaikan upah.

Sebelumnya, situasi di Prancis memburuk pada Sabtu 17 Oktober 2026, ketika demonstrasi di berbagai wilayah Prancis berkembang menjadi bentrokan dan aksi perusakan. Di sejumlah kota, kelompok yang terlibat kerusuhan bentrok dengan polisi, membakar kendaraan, merusak fasilitas umum, dan menjarah toko.

Salah satu insiden paling serius terjadi di Limoges. Gedung balai kota bersejarah yang dibangun pada abad ke-19 terbakar setelah sekelompok orang menyerang sebagian bangunan dan menyalakan api. Peristiwa tersebut menyebabkan kerusakan besar pada gedung yang merupakan pusat pemerintahan kota.

Di kota-kota lain, termasuk Paris, Marseille, Lyon, dan Bordeaux, kerusuhan juga dilaporkan dalam berbagai bentuk. Sejumlah bangunan umum diserang, toko-toko dirusak, dan barang-barang dijarah.

Pada hari Senin, pemerintah mulai fokus memulihkan kondisi keamanan dan menangani dampak kerusuhan. Menteri Kehakiman Prancis Gerald Darmanin mengatakan 2.513 orang telah ditahan sehubungan dengan kerusuhan dan penjarahan pada akhir pekan.

Pemerintah menyiapkan jam malam terbatas di sejumlah daerah dan berencana menambah jumlah personel polisi, terutama jika demonstrasi kembali meningkat pada akhir pekan depan. Pihak berwenang juga terus melakukan penyelidikan untuk mengidentifikasi pelaku vandalisme melalui rekaman yang beredar di internet.

Selain penegakan hukum, pemerintah juga menyiapkan bantuan bagi pelaku usaha yang terdampak. Salah satu langkahnya adalah skema pembiayaan yang memungkinkan perusahaan mempertahankan pekerja melalui mekanisme cuti atau penghentian kerja sementara yang didanai negara.