Peresmian Wantimpres di Istana Negara. Foto: Ist
JAKARTA – Masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka baru berusia tiga tahun. Para menteri juga diminta tancap gas, memperkuat kinerja, dan memastikan seluruh program pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat.
Pada 20 Oktober 2026, pemerintahan Prabowo-Gibran akan berusia dua tahun. Artinya, masih ada sisa waktu tiga tahun masa jabatan pemerintah untuk merealisasikan berbagai program yang dijanjikan.
Presiden Prabowo telah melakukan tujuh kali perombakan kabinet untuk mengoptimalkan kinerja pemerintahan. Perombakan terbaru dilakukan pada Kamis (1/10/2026), dengan memasukkan sejumlah nama baru yang diharapkan mampu memberikan tenaga dan kinerja baru bagi Kabinet Merah Putih.
Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menilai reshuffle harus menjadi momentum perbaikan kinerja kabinet.
Masyarakat berharap reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo dapat meningkatkan kinerja anggota kabinetnya, kata Fernando kepada redaksi, Jumat (2/10/2026).
Fernando meminta seluruh menteri fokus membantu Presiden Prabowo mensukseskan program pemerintah. Berbagai kekurangan yang selama ini menjadi sorotan masyarakat juga harus segera diperbaiki.
“Jangan hanya sekedar menikmati fasilitas negara, tapi kinerjanya kurang,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan para menteri dari partai politik untuk mengedepankan profesionalisme. Menurutnya, kepentingan politik harus dipisahkan dari tugasnya sebagai asisten presiden dan pegawai negeri.
“Kita harus gaspol demi suksesnya pemerintahan. Jangan manfaatkan jabatan untuk kepentingan partai, apalagi menjelang tahun politik,” sarannya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai masih ada sejumlah pekerjaan besar yang harus segera dikonsolidasikan oleh pemerintah. Dua di antaranya adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan memperkuat stabilitas politik dan keamanan.
Menurut Dedi, kedua aspek tersebut masih perlu mendapat perhatian serius dalam tiga tahun terakhir pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ia juga meminta para menteri untuk mengedepankan substansi pekerjaannya dibandingkan membangun citra atau branding politik. Dengan begitu, agenda Presiden Prabowo dalam membangun negara dan pemerintahan bisa berjalan lebih maksimal.
“Meski reshuffle itu perlu secara politis, namun akan lebih baik jika mempertimbangkan juga masalah kapasitas, dan tidak didominasi oleh kepentingan politik,” ujarnya.
Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik Universitas Negeri Surabaya Mubarok Eltran menilai kinerja kabinet selama ini belum maksimal. Salah satu indikatornya adalah masih adanya kekecewaan masyarakat terhadap kinerja sejumlah menteri.
Oleh karena itu, Mubarok meminta para menteri memanfaatkan sisa waktu tiga tahun untuk bekerja lebih serius dan menjawab kebutuhan masyarakat.
“Para menteri harus serius menyikapi aspirasi masyarakat,” tegasnya.
Senada, pakar hukum Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar mengingatkan para menteri agar tidak hanya menjalankan tugas rutin dan seremonial. Mereka harus fokus mengawal program-program yang menjadi ciri khas pemerintahan Prabowo.
“Kalau tugas rutin, terserah siapa presidennya. Tapi, program-program Pak Prabowo yang unik itulah yang harus menjadi fokus para menteri,” tegas Fickar.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
