KEPOLISIAN DAN PRESIDEN BARU PRABOWO HARUS MELANGKAH: MENARIK BUPATI BANYUMAS DAN MENTERINYA!

​𝑷𝑼𝑹𝑾𝑶𝑲𝑬𝑸 𝒄𝒐𝒎 — 4 Oktober Momentum kepemimpinan baru di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan komitmen tegas Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya menjadi panggung ujian nyata bagi penegakan hukum di Kabupaten Banyumas. Kuasa Hukum Rakyat Banyumas, Ananto Widagdo, SH, S.Pd., advokat senior dan pegiat antikorupsi yang dikenal tak pernah takut membela masyarakat tertindas, mendesak Presiden Prabowo dan Kapolri yang baru dilantik berani menindak tegas Bupati Banyumas dan seluruh jajarannya yang diduga terlibat dalam mediasi Skandal Mega Aset Kebondalem.

​Ananto menyoroti ironi penegakan hukum yang terjadi saat ini. Di satu sisi, penggeledahan maraton yang dilakukan lembaga antirasuah memporak-porandakan ruangan Sekretariat Daerah (Sekda) Banyumas hingga jajaran pimpinan Unsoed. Namun di sisi lain, Bupati Banyumas –pihak yang secara sah dan resmi menerima penyerahan aset Kebondalem langsung ke Kejaksaan Negeri– malah tampak tak tersentuh.

​Ujian Perdana Presiden Prabowo & Kapolri Baru: Sapu Bersih Aparatur Pemkab Banyumas!

​Ananto menegaskan, kasus Kebondalem yang bernilai ratusan miliar rupiah ini bukan sekadar kelalaian administratif biasa, melainkan dugaan tindak pidana sistematis yang sengaja dibiarkan merugikan Kas Daerah dan merampas potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama puluhan tahun.

​”Kami mohon perhatian langsung kepada Pak Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri yang baru! Presiden Prabowo dari dulu selalu menggalakkan pemberantasan korupsi tanpa diskriminasi. Kini saatnya pembuktian di Kabupaten Banyumas! Jangan sampai Bupati Banyumas dan antek-anteknya merasa kebal hukum hanya karena memegang kekuasaan daerah. Kenapa ruangan Sekda digeledah, tapi ruangan Bupati dilewati? Ada apa di balik demonstrasi impunitas ini?” ucap Ananto dengan nada tajam.

​Bupati tidak boleh berpura-pura menjadi raja: kekuasaan adalah amanah rakyat, bukan milik pribadi!

Menyikapi keluhan dan gelombang kekecewaan masyarakat Banyumas yang terus diabaikan aspirasinya, Ananto memberikan teguran keras kepada pimpinan daerah dan jajaran wakil rakyat yang juga bungkam.

​Masyarakat Banyumas sudah muak dan teriak-teriak, namun Bupati seolah menutup mata dan telinga, seolah-olah kabupaten ini adalah milik pribadinya! Ingat, jabatan Bupati adalah amanah dari rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat dan dibayar dengan uang rakyat. di ‘mbudeg’ dan berpura-pura tidak tahu!” bentaknya.

Berdiri tegak & jangan pernah mundur selangkah

​Sebagai advokat senior yang konsisten memantau kasus ini selama bertahun-tahun, Ananto Widagdo memastikan perjuangan hukum menuntut keadilan bagi masyarakat Banyumas tidak akan terhenti oleh tembok kekuasaan di wilayah tersebut.

​Saya tegaskan, sebagai Kuasa Hukum Rakyat Banyumas, saya tidak akan mundur satu langkah pun! Kami akan terus dorong pemberitaan dan bukti-bukti skandal ini ke kancah nasional, baik ke Mabes Polri, KPK, bahkan Komisi III DPR RI. penuh demi kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat Banyumas!” Ananto menutup pernyataannya dengan tegas.

(Ed/KRT)