JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan masyarakat karena berbagai permasalahan yang muncul, mulai dari keluhan pangan yang disinyalir tidak layak dikonsumsi, polemik pengadaan sepeda motor listrik, hingga evaluasi kebijakan Badan Gizi Nasional (BGN). Menyikapi hal tersebut, BGN berupaya memperkuat pengawasan melalui pemeriksaan mendadak, pemantauan berbasis teknologi, serta menindak tegas dugaan penyimpangan anggaran.
Kepala BGN Sudaryono dengan tegas meminta kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) terlibat langsung dalam pengawasan operasional Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah ini sangat penting untuk memastikan standar keamanan pangan dalam program MBG benar-benar diterapkan, mulai dari penyiapan bahan hingga distribusi kepada penerima manfaat.
Sorotan masyarakat muncul setelah beredarnya aduan di media sosial terkait penyajian ampela ayam yang diduga masih berisi feses di SDN Sukahurip 06. Peristiwa tersebut memicu kekhawatiran masyarakat terhadap kebersihan bahan makanan dan efektifitas pengawasan dapur penyedia makanan MBG. BGN menegaskan, setiap pengaduan harus ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan verifikasi oleh pihak yang berwenang. Jika ditemukan pelanggaran maka pengelola SPPG harus bertanggung jawab. Namun satu temuan tidak serta merta menyimpulkan kegagalan program secara keseluruhan, melainkan memberikan bahan evaluasi untuk perbaikan.
Dalam keterangannya kepada ANTARA pada 2 Oktober 2026, Sudaryono mengimbau pemerintah daerah tetap melakukan sidak, meski pada waktu ganjil. “Bupati, Wali Kota, dan Pemerintah Daerah (Pemda) kami minta semua pemeriksaan di SPPG. Kalau bisa jam 2-3 pagi ada check-list (daftar) apa saja yang wajib ada dan apa yang tidak ada (di SPPG),” ujarnya. Inspeksi dini hari dinilai penting untuk melihat secara langsung kondisi dapur, kedisiplinan pekerja, kebersihan peralatan, dan pelaksanaan tata cara pengolahan makanan, mengingat kegiatan pengolahan seringkali dilakukan sebelum pendistribusian.
Pengawasan juga akan ditingkatkan melalui pemanfaatan teknologi. BGN berencana menghubungkan CCTV setiap SPPG dengan kantor pusat dan mengembangkan pemantauan berbasis kecerdasan buatan (AI) untuk mendeteksi potensi pelanggaran, seperti pekerja tidak menggunakan sarung tangan atau mengolah makanan di lantai. Sudaryono menekankan pentingnya pengawasan terus menerus yang dilakukan mitra dan pengelola dapur, “Jangan hanya diserahkan kepada tim dapur saja, harus terus diawasi.”
Rencana ini bertujuan untuk mengubah pola pengawasan yang sebelumnya mengandalkan laporan pasca kejadian menjadi pemantauan yang lebih responsif. Namun teknologi seperti CCTV dan AI tetap perlu dilengkapi dengan pemeriksaan fisik, pengujian keamanan pangan, evaluasi gizi, dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh sekolah dan masyarakat. Efektivitas sistem ini akan diukur dari kemampuannya mencegah pelanggaran dan mempercepat penanganan.
Di sisi lain, polemik pengadaan sepeda motor listrik untuk operasional MBG merupakan persoalan serius yang menuntut transparansi. Kejaksaan Agung pada 2 Oktober 2026 menetapkan lima tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sepeda motor listrik di lingkungan BGN dengan nilai anggaran sekitar Rp1,2 triliun. Penetapan ini merupakan bagian dari penyelidikan dugaan penyimpangan pengadaan pada periode 2025-2026.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna menjelaskan, para tersangka diduga bersekongkol untuk mengkondisikan proses pengadaan guna memenangkan PT Yasa Artha Trimanunggal (YAT). Nilai anggarannya kurang lebih Rp1,2 triliun dan saat ini sedang dalam tahap penghitungan kerugian negara, kata Anang. Penyidik mengungkap ada perbedaan jumlah sepeda motor dalam kontrak dan realisasi fisik. Meski kontraknya mencantumkan 25.644 unit, namun realisasi fisik hingga 20 Maret 2026 baru mencapai 2.117 unit. Dugaan penyimpangan diperkuat dengan berita acara serah terima yang menyatakan pekerjaan sudah selesai 100 persen meski realisasi fisiknya belum sesuai.
Perbedaan jumlah inilah yang menjadi fokus penyelidikan. Klaim ribuan sepeda motor yang belum terealisasi bukan berarti seluruh unitnya hilang atau anggarannya dikorupsi. Penetapan kerugian negara masih menunggu hasil perhitungan BPKP, sedangkan keterlibatan tersangka akan dibuktikan melalui proses peradilan. Kejaksaan Agung juga telah melakukan penggeledahan dan penyitaan aset terkait kasus ini, antara lain uang tunai miliaran rupiah, kendaraan, pesawat, dan helikopter. Penyitaan ini merupakan bagian dari proses penyidikan, bukan penetapan akhir kerugian negara.
Konten di atas dibuat oleh pihak ketiga. Redaksi tidak bertanggung jawab atas isi maupun akibat yang ditimbulkan oleh konten ini. Agregator artikel oleh JetMedia Digital Agency
