Payakumbuh — Pedagang korban kebakaran Pasar Payakumbuh Blok Barat mendesak pemerintah mempercepat pembangunan kembali pasar agar mereka tidak semakin lama kehilangan tempat usaha dan pendapatan.
Yohanes, salah seorang pedagang terdampak yang sebelumnya menempati kios di lantai satu, mengatakan kondisi pedagang semakin sulit karena harus mencari tempat berjualan sementara setelah kebakaran.
“Kami berharap pembangunan pasar ini segera dipercepat. Kalau terlalu lama, kondisi ekonomi pedagang akan semakin sulit,” katanya saat Pemko Payakumbuh bersama Polres Payakumbuh, Kodim 0306/50 Kota dan jajaran pemerintah daerah memasang pagar pembatas di sekitar kawasan pasar, Jumat (11/09/2026),
Selama menunggu pembangunan pasar baru, keluarga Yohanes terpaksa bertahan dengan berjualan sebagai pedagang kaki lima (PKL) di luar kawasan pasar. Kondisi serupa juga dialami pedagang lain yang kehilangan tempat usaha akibat kebakaran.
Menurut dia, kepastian pembangunan menjadi kebutuhan mendesak karena para pedagang tidak hanya kehilangan kios, tetapi juga sumber penghasilan yang selama ini menopang kehidupan keluarga.
“Yang kami butuhkan sekarang kepastian agar bisa kembali berjualan seperti sebelumnya,” ujarnya.
Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta mengatakan pemerintah memahami kondisi tersebut dan menargetkan pembongkaran bangunan Pasar Blok Barat segera selesai sehingga pembangunan pasar baru dapat dilanjutkan.
“Kita ingin pasar ini cepat terbangun dan pedagang bisa berjualan kembali,” kata Zulmaeta di lokasi pembongkaran, Jumat.
Pembongkaran dijadwalkan mulai Sabtu (12/09/2026) dan ditargetkan rampung paling lama satu bulan. Pemerintah juga meminta rekanan mempercepat pekerjaan agar tahapan pembangunan berikutnya tidak tertunda.
Zulmaeta mengatakan pemerintah menempatkan 502 pedagang korban kebakaran sebagai prioritas dalam penataan kembali pasar. Mereka diupayakan memperoleh tempat usaha untuk kembali berdagang setelah pembangunan selesai.
“Yang kita utamakan pedagang korban kebakaran bisa kembali berjualan dan mendapatkan kembali toko untuk berdagang. Korban yang 502 ini prioritas utama kita,” katanya.
Untuk menjaga keselamatan masyarakat selama pembongkaran, petugas memasang pagar pembatas dan jaring pengaman di sekitar area kerja.
Langkah itu untuk mencegah material maupun debu pembongkaran mengganggu pengendara dan warga yang beraktivitas di sekitar pasar.
“Untuk pengamanan kita jamin, akan kita kawal proses pembongkaran pasar ini. Kalau ada kendala, segera laporkan. Kita tidak ingin ada hal-hal yang tidak kita inginkan,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah menyiapkan pengaturan bagi PKL yang masih berjualan di sekitar kawasan Blok Barat agar aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengganggu pekerjaan pembongkaran.
Zulmaeta mengatakan pemerintah sedang mencari skema yang memungkinkan pedagang terdampak tetap berjualan sementara.
Salah satu wacana yang dibahas ialah pemanfaatan sebagian tepi jalan dengan pengaturan tertentu setelah mendapat kepastian dan disosialisasikan kepada pedagang.
“Untuk PKL yang berjualan di sekitar Blok Barat jangan khawatir. Kita akan atur ulang tempat, walau bersempit-sempit dan tidak mengganggu aktivitas pembongkaran. Kita juga tidak ingin ekonomi masyarakat terganggu akibat proses ini,” ujarnya.
Pemerintah merancang gedung pasar baru berdasarkan kajian Kementerian Perdagangan dengan dua lantai.
Untuk mengoptimalkan ruang, desain tersebut akan dilengkapi basement yang difungsikan sebagai area parkir kendaraan.
Pemko Payakumbuh juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan jajaran direktorat terkait agar dukungan anggaran pembangunan dapat direalisasikan secepatnya pada tahun ini.
“Kita berharap semuanya mendukung percepatan pembangunan Pasar Blok Barat ini karena yang dilakukan pemerintah semuanya demi masyarakat,” kata Zulmaeta.
Terkait munculnya spanduk penolakan pembongkaran, Zulmaeta mengatakan pemerintah tetap membuka ruang bagi pihak yang memiliki dasar legalitas untuk menyampaikan keberatan.
Menurut dia, pemerintah akan mengakomodasi keberatan yang disertai bukti kuat, bukan semata-mata klaim bahwa masyarakat menolak pembongkaran.
Pemerintah juga memastikan keputusan tersebut tidak terkait kepentingan pribadi maupun kepemilikan aset di kawasan pasar.
“Penolakan itu biasa, itu dinamika. Sepanjang ada bukti yang kuat, kita akan akomodir semuanya,” katanya.
Sementara itu, Kasat Intelkam Polres Payakumbuh AKP Yuliarman yang berada di lokasi mengatakan situasi di kawasan pasar tetap aman dan kondusif menjelang dimulainya pembongkaran.
“Untuk keamanan aman terkendali, kondisinya kondusif,” pungkas Yuliarman. (red)
Editor : Rachmail Gucci
Sumber Berita : Pemko Payakumbuh
