Padang — Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda memastikan Pemko Payakumbuh mempercepat realisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp116,97 miliar untuk mendukung rehabilitasi, rekonstruksi, serta penguatan mitigasi bencana.
Saat rapat koordinasi bersama Gubernur Sumatera Barat di Padang, Selasa (21/07/2026) Rida mengatakan tambahan TKD yang diterima Kota Payakumbuh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 dengan nilai Rp116.9 Miliyar.
Pemerintah Kota Payakumbuh langsung menyiapkan langkah percepatan agar seluruh program dapat berjalan sesuai jadwal.
“Tambahan TKD ini telah ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2026 sejak 13 Mei 2026. Kami melibatkan 20 perangkat daerah agar seluruh tahapan pelaksanaan dapat bergerak secara bersamaan,” kata Sekda Rida Ananda.
Ia menjelaskan penggunaan tambahan TKD mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ.
Bagi daerah di Sumbar yang tidak terdampak langsung bencana, anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, penanaman pohon.
Kemudian pengendalian inflasi, pemulihan ekonomi, pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur, hingga bantuan bagi daerah yang terdampak bencana.
Menurut Rida, seluruh perangkat daerah yang terlibat telah memulai proses pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan.
Sejumlah kegiatan saat ini memasuki tahapan mini kompetisi, reviu Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ), sementara kontrak pekerjaan fisik dijadwalkan mulai berlangsung pada pekan kedua hingga pekan keempat Agustus 2026.
“Sejak penetapan anggaran, seluruh SKPD langsung bergerak menyiapkan proses pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan kegiatan tidak mengalami keterlambatan,” ujarnya.
Rida optimistis seluruh program yang didanai melalui tambahan TKD dapat diselesaikan sesuai target waktu.
Menurut dia, percepatan realisasi anggaran menjadi langkah penting untuk memperkuat pelayanan dasar masyarakat sekaligus meningkatkan ketahanan daerah menghadapi potensi bencana.
Dalam rapat tersebut, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengingatkan seluruh pemerintah daerah agar mempercepat penyerapan tambahan TKD di wilayah masing-masing.
Dari total alokasi Rp2,617 triliun untuk Sumatera Barat, realisasi hingga 17 Juli 2026 baru mencapai 7,8 persen.
“Infrastruktur menjadi sektor dengan alokasi terbesar, namun realisasinya masih rendah. Karena itu seluruh pemerintah daerah perlu mempercepat pelaksanaan kegiatan agar pemulihan pascabencana berjalan sesuai target,” kata Mahyeldi.
Mahyeldi menambahkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor utama dalam mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera Barat.
“Kami memastikan seluruh kegiatan yang didanai melalui tambahan TKD akan selesai sesuai tenggat waktu yang telah direncanakan sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat Kota Payakumbuh,” pungkas Rida Ananda. (red)
