Payakumbuh – Pemerintah Kota Payakumbuh memproyeksikan pendapatan daerah Rp789,21 miliar pada RAPBD 2027, sementara belanja mencapai Rp834,05 miliar sehingga terjadi defisit Rp44,83 miliar.
Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman menyampaikan Nota Keuangan RAPBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Senin (14/09/2026).
“Defisit tersebut akan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari SiLPA tahun 2026 yang kita proyeksikan sebesar Rp44,83 miliar,” kata Elzadaswarman.
Dengan skema tersebut, RAPBD 2027 tetap berimbang. Pemko tidak mengalokasikan pengeluaran pembiayaan dan memproyeksikan SiLPA tahun berkenaan sebesar Rp0.
Dari total pendapatan, PAD ditargetkan Rp170,04 miliar, sedangkan pendapatan transfer mencapai Rp619,16 miliar. Komposisi ini menunjukkan transfer masih menjadi sumber utama pendapatan daerah.
“Upaya meningkatkan kemandirian fiskal daerah melalui penguatan PAD harus terus dilakukan secara konsisten,” ujarnya.
PAD 2027 berasal dari pajak daerah Rp49,02 miliar, retribusi Rp97,52 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp13,77 miliar dan lain-lain PAD yang sah Rp9,72 miliar.
Pemko akan meningkatkan penerimaan melalui pemutakhiran basis data, peningkatan kepatuhan wajib pajak dan retribusi, digitalisasi pemungutan serta optimalisasi potensi perdagangan, jasa, pariwisata, kuliner dan UMKM.
“Peningkatan PAD bukan semata-mata mengejar besarnya penerimaan, tetapi harus dilakukan secara adil, transparan, akuntabel dan tidak memberikan beban yang berlebihan kepada masyarakat maupun dunia usaha,” katanya.
Sementara itu, belanja daerah Rp834,05 miliar terdiri atas belanja operasi Rp719,46 miliar, belanja modal Rp112,58 miliar dan belanja tidak terduga Rp2 miliar.
Elzadaswarman menekankan keterbatasan fiskal menuntut pemerintah meningkatkan kualitas belanja dengan mengutamakan program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Prinsip money follows program dan value for money menjadi sangat penting. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus memberikan manfaat yang sepadan bagi masyarakat,” ujarnya.
Pembangunan 2027 mengusung tema transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berdaya saing melalui penguatan pemberdayaan, kualitas sumber daya manusia dan layanan publik.
Fokus pembangunan mencakup pendidikan, kesehatan, UMKM, ekonomi produktif, infrastruktur, pelayanan publik serta penguatan tata kelola pemerintahan.
“Keberhasilan APBD bukan hanya diukur dari berapa besar anggaran yang terserap, tetapi dari seberapa besar perubahan dan manfaat yang dirasakan masyarakat,” pungkasnya. (red)
Editor : Rachmail Gucci
Sumber Berita : Pemko Payakumbuh
