Payakumbuh — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi tambahan Transfer ke Daerah (TKD) untuk rehabilitasi pascabencana agar anggaran tidak mengendap.
Arahan itu menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Payakumbuh saat mengikuti rapat koordinasi virtual bersama pemerintah pusat di Aula Riza Fahlevi Balai Kota Payakumbuh, Kamis (21/05/2026).
“Tambahan anggaran dari pemerintah pusat harus segera dimanfaatkan secara efektif agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan cepat dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman usai mengikuti rakor.
Elzadaswarman mengatakan Pemko Payakumbuh mendukung penuh langkah pemerintah pusat dalam mempercepat pemanfaatan tambahan TKD, khususnya untuk memperkuat rehabilitasi, rekonstruksi, dan mitigasi kebencanaan di daerah.
Menurut dia, pemerintah daerah harus memastikan setiap dukungan anggaran digunakan secara tepat sasaran untuk mendukung kebutuhan masyarakat dan mempercepat pemulihan pascabencana.
“Arahan Menteri Dalam Negeri menjadi perhatian serius bagi daerah agar anggaran yang tersedia tidak hanya terserap, tetapi juga benar-benar memberikan dampak nyata,” ujarnya.
Dalam rakor tersebut, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah segera merealisasikan penggunaan tambahan TKD, baik untuk mendukung mitigasi maupun penguatan ekosistem penanganan bencana.
Ia menegaskan pemerintah daerah perlu bergerak cepat menyusun dan menjalankan program rehabilitasi agar anggaran tidak tertahan terlalu lama di daerah.
“Segera dimanfaatkan, baik untuk daerah mitigasi maupun kegiatan yang memperkuat ekosistem ketika terjadi bencana. Tolong dimanfaatkan betul,” ujar Tito Karnavian.
Selain itu, Tito juga meminta daerah yang belum menyelesaikan rencana kegiatan agar segera menuntaskan perencanaan sebagai bagian dari percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Menurut dia, kesiapan perencanaan menjadi faktor penting agar bantuan keuangan dari pemerintah pusat dapat berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
“Bagi yang belum memiliki rencana, segera selesaikan. Jangan sampai anggaran mengendap dan tidak dimanfaatkan,” tegasnya.
Dalam rakor tersebut, Tito turut memaparkan perkembangan status Rencana Induk Percepatan dan Rehabilitasi Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Renduk PRRP Sumatera), termasuk timeline penyusunan dan penajaman rencana rehabilitasi di daerah terdampak.
Ia juga menyampaikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900/3691/SJ tanggal 18 April 2026 tentang bantuan keuangan kepada pemerintah daerah terdampak bencana sebagai pedoman pengelolaan bantuan keuangan secara efektif, transparan, dan akuntabel. (red)
Editor : Rachmail Gucci
Sumber Berita: Pemko Payakumbuh
