Payakumbuh — Pemerintah Kota Payakumbuh terus mempercepat transformasi digital pemerintahan melalui penguatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terintegrasi hingga tingkat kelurahan.
Langkah itu mendapat perhatian Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat saat melakukan kunjungan kerja ke Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Payakumbuh, Kamis (07/05/2026).
“Payakumbuh tidak ingin sekadar mengikuti tren digitalisasi, tetapi benar-benar memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memudahkan masyarakat, sebagaimana selalu ditekankan Wali Kota Zulmaeta,” kata Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda.
Rombongan Komisi I DPRD Sumbar dipimpin Ketua Komisi I Sawal bersama Wakil Ketua Abdul Rahman, Sekretaris Bagas Panyusunan Nasution, serta anggota Irsyad Syafar, Indra Catri, Masrisal, Zuldafri Darma, dan Aida. Mereka disambut Sekda Rida Ananda, Kepala Dinas Kominfo Kurniawan Syah Putra, serta jajaran Pemko Payakumbuh.
Rida menyebut kunjungan tersebut menjadi momentum strategis untuk menyelaraskan arah pembangunan digital antara pemerintah provinsi dan pemerintah daerah.
“Ini bukan sekadar agenda seremonial. Kita ingin membangun sinergi agar transformasi digital berjalan selaras dari tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota,” ujarnya.
Menurut Rida, sejak kepemimpinan Wali Kota Zulmaeta dan Wakil Wali Kota Elzadaswarman, digitalisasi pelayanan publik menjadi salah satu prioritas utama. Pemko Payakumbuh mulai memperkuat infrastruktur teknologi, memperluas layanan digital, hingga meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan.
Ia menegaskan Pemko Payakumbuh juga mendukung penuh agenda reformasi birokrasi nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait Satu Data Indonesia dan digitalisasi layanan publik.
“Kami membutuhkan masukan dan dukungan dari DPRD Provinsi, terutama untuk penguatan SDM, sinkronisasi kebijakan, dan pemerataan infrastruktur teknologi informasi hingga tingkat kelurahan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Payakumbuh Kurniawan Syah Putra memaparkan indeks SPBE Kota Payakumbuh terus meningkat dalam penilaian Kementerian PAN-RB. Menurut dia, capaian itu menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam membangun tata kelola pemerintahan digital yang konsisten.
“Setiap tahun indeks SPBE Payakumbuh terus naik. Ini menjadi modal penting untuk bergerak menuju fase transformasi digital yang lebih kuat dan terintegrasi,” ujarnya.
Kurniawan menjelaskan Pemko Payakumbuh telah membangun backbone fiber optik yang saling terhubung antarperangkat daerah. Pemko juga menyiapkan sistem redundansi jaringan agar layanan publik tetap berjalan ketika terjadi gangguan jaringan utama.
Selain itu, Pemko Payakumbuh memanfaatkan cloud server dari Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai bagian dari efisiensi dan penguatan keamanan data pemerintahan.
“Kita ingin memastikan layanan publik tidak berhenti hanya karena gangguan jaringan. Karena itu sistem cadangan dan penguatan infrastruktur terus kita siapkan,” katanya.
Di sektor layanan digital, Pemko Payakumbuh mengembangkan berbagai aplikasi terintegrasi melalui platform MyKOPAY. Sistem itu mencakup layanan e-Kinerja, E-SPPD, SiPENTING untuk penanganan stunting, Sipedati untuk PKK dan dasawisma, hingga SiPADUKO di puskesmas.
Pemko juga mengembangkan BIG DATA atau Beranda Informasi Geospasial Data Analitik Tematik Akurat untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis data.
“Kita ingin seluruh kebijakan pembangunan berbasis data yang akurat sehingga program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Kurniawan.
Ia menambahkan Pemko Payakumbuh telah melakukan soft launching Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital pada Oktober 2024. Melalui sistem itu, masyarakat dapat mengakses layanan OSS RBA, e-KKPR, SIMPAD untuk PBB perdesaan dan perkotaan, hingga layanan paspor melalui aplikasi M-Paspor.
Pemko juga terus memperluas program Taman Digital untuk memperkuat akses internet di kantor lurah dan ruang pelayanan masyarakat, termasuk di wilayah Koto Tangah, Napar, Payolansek, dan Parambahan.
“Target kami sederhana, jangan ada masyarakat Payakumbuh yang tertinggal dalam akses layanan digital,” katanya.
Ketua Komisi I DPRD Sumbar Sawal mengapresiasi langkah Pemko Payakumbuh yang dinilai serius menjalankan reformasi birokrasi digital dan penguatan SPBE.
“Kita melihat Payakumbuh menunjukkan kemajuan nyata dalam digitalisasi layanan publik. Ini penting agar keterpaduan layanan elektronik antara provinsi dan kabupaten/kota benar-benar terwujud,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi I DPRD Sumbar juga meninjau langsung sejumlah aplikasi layanan digital yang telah dijalankan Pemko Payakumbuh, di antaranya e-KKPR, Sipedati untuk PKK dan dasawisma, serta platform BIG DATA yang mendukung pengambilan kebijakan berbasis data.
Editor : Rachmail Gucci
Sumber Berita : Pemko Payakumbuh
